Memasuki Semester II Tahun 2023, BPK Sulut Selenggarakan Rapat Koordinasi Perwakilan

MINAHASA UTARA – Sabtu, 15 Juli 2023 Memasuki Semester II Tahun 2023, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Perwakilan yang dihadiri oleh Seluruh Pejabat Struktural dan Pegawai. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Perwakilan Arief Fadillah yang menyampaikan bahwa Kegiatan Rakor ini diselenggarakan untuk evaluasi kegiatan semester I dan persiapan pelaksanaan kegiatan pada semester II.

Kepala Perwakilan memberikan arahan terkait kegiatan pemeriksaan didampingi oleh Kepala Subauditorat Sulut 1 Coreman Maruli Tua dan Kepala Subauditorat Sulut II Nurendro Adi Kusumo. Arief Fadillah menyampaikan bahwa kegiatan Pemantauan TLRHP belum maksimal karena belum semua rekomendasi ditindaklanjuti, sehingga perlu adanya perhatian untuk mendorong rekomendasi agar segera ditindaklanjuti. Kemudian dalam rangka persiapan pemeriksaan semester II, terdapat beberapa fokus pemeriksaan yang akan dijalankan, yaitu mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) pada bidang kesehatan penanganan stunting, pemeriksaan bertajuk tematik nasional PN 2, dan Belanja Daerah.

Pada sesi selanjutnya, dipaparkan terkait Profil Risiko Perwakilan Sulut yang disampaikan oleh Kasubaud Sulut 2 sebagai Manajer risiko serta dipaparkan juga Rancangan Project Perubahan oleh Kasubaud Sulut I terkait dengan Otomatisasi Penyusunan Temuan Pemeriksaan.

Pada kesempatan ini juga dilakukan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara. Sosialisasi dipimpin oleh Kepala Sekretariat Perwakilan Muhammad Hidayat didampingi Kepala Subbag Humas dan TU Kalan M. Rizky Ramadhana Chairul Iman, Kepala Subbag Sumber Daya Manusia Ninik Sri Haryanti, Kepala Subbag Keuangan Wulandari Hermawati, Kepala Subbag Umum dan TI Firman Windratma, dan Kepala Subbag Hukum Andrew Ernest Robinson Ludji.

Pembangunan ZI bertujuan untuk menjadikan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi menjadi lembaga terpercaya dan akuntabel dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berkualitas dan bermanfaat. Untuk mewujudkan hal tersebut, terdapat beberapa inovasi yang telah dilakukan antara lain: budaya kerja eco office, layanan Soputan, layanan Bakudapa, Layanan kesehatan, MoU hotel pemeriksa, link Lapor Jo, cek list penjaminan mutu LHP, dan PIK-24.