Dukung Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan BLUD yang Akuntabel, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara Berikan Materi pada Workshop yang Diselenggarakan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara

Manado – Kamis, 16 Februari 2023, Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara menghadiri undangan dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara dan menjadi salah satu pembicara dalam A

cara Workshop Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dan BLUD yang Akuntabel, yang diselenggarakan di Aula Gedung Keuangan Negara Kota Manado.

Acara workshop dibuka oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara, Ratih Hapsari Kusumawardani. “Workshop bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel, meningkatkan akselerasi tindak lanjut LHP BPK tahun sebelumnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan mengakselerasi penyaluran Dana Transfer Daerah Tahun Anggaran 2023 serta meningkatkan kualitas

tata kelola BLUD di Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara dalam sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai Fokus Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2022 dan Strategi Tindak Lanjut Temuan LHP oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sulawesi Utara. Arief Fadillah menyampaikan poin pembahasan terkait dengan dasar hukum dan standar peme

riksaan, latar belakang pemeriksaan, kinerja keuangan pemerintah daerah, hasil pemeriksaan dan tindak lanjut serta fokus pemeriksaan LKPD TA 2022.

Kepala Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara mengatakan bahwa per Desember 2022, progres tindak lanjut rekomendasi secara kumulatif pada 16 entitas yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 79,51%. “Tentunya tindak lanjut ini tidak hanya sebatas angka, tapi bagaimana rekomendasi ini bisa memperbaiki tata kelola keuangan yang ada di masing-masing pemerintah daerah”.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat beberapa strategi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, yaitu:

  1. Komitmen Kepala Daerah dan Inspektorat
  2. Pembahasan Rencana Aksi secara komprehensif
  3. Klasifikasi tindak lanjutt finansial dan administratif
  4. Mengaktifkan peran TPKD
  5. Identifikasi tindak lanjut pihak ketiga yang masih memiliki pekerjaan
  6. Segera menindak lanjuti LHP yang baru diserahkan

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara, Kepala KPPN Manado, Kepala Badan Pengelola Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara serta Direktur BLUD dan Pengelola Keuangan BLUD se-Sulawesi Utara.