Kekhawatiran Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal biaya pilkada serentak yang belum disahkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)i akhirnya terjawab. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan bahwa biaya pilkada itu masuk belanja wajib. Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri menuturkan, apa pun bentuknya, anggaran untuk pilkada itu pasti siap. Kemendagri telah mengaturnya dalam Permendagri Nomor 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015. ”Dalam aturan itu, sudah ada petunjuk bahwa biaya pilkada masuk belanja wajib,” tegasnya.
